Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Pemprov DKI Umumkan Soal Pengetatan WFH Setelah Selesai PSBB Masa Transisi



Wagub DKI Ahmad Riza Patria. ©2020 Merdeka.com

Nusantarapostonline.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan terkait permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk pengetatan waktu operasional hingga pukul 19.00 WIB. Menurut dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih melakukan sejumlah kajian dan evaluasi terkait usulan itu. Sebab saat ini DKI Jakarta masih melaksanakan PSBB masa transisi.

"Sekarang kan sudah kita berlakukan PSBB transisi sampai tanggal 22 (Desember). Nanti setelah tanggal 22, sekarang kita akan kaji, kita akan umumkan wilayah wilayah mana, unit-unit mana yang perlu ada pengetatan," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Sementara itu, kata dia, untuk unit internal Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan pembatasan work from home (WFH) 75 persen pekerja. Selain gedung pemerintah, Riza juga menyatakan pembatasan juga dilakukan pada kantor milik swasta.

"Nanti semuanya kita akan segera mulai dalam beberapa hari ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75 persen mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021. Selain itu, Luhut juga meminta agar Anies Baswedan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB.

"Serta membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," ujar Luhut saat rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang dipimpinnya secara virtual, Senin (14/12).

Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus positif usai libur panjang.

Luhut pun meminta Anies memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa). Tujuannya agar kebijakan pemerintah tak membebani penyewa tempat usaha di mal.

"Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya," ucapnya.



Sumber: Liputan6.com/Ika Defianti