Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Serahkan DIPA 2021, Anies Harap Ekonomi Jakarta di 2021 Membaik

Anies Baswedan usai diperiksa Polda Metro Jaya terkait Rizieq Syihab. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Nusantarapostonline.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 secara virtual kepada institusi Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi DKI Jakarta dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021 oleh Presiden Joko Widodo kepada Anies pada Rabu (25/11) lalu, yang dilakukan secara virtual di Istana Negara.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia dan dunia sedang mengalami tekanan cukup besar. Sehingga diharapkan melalui stimulus yang diberikan lewat belanja negara, pada tahun 2021, siklus pergerakan perekonomian menjadi lebih baik.

"Kita memang sempat mengalami kontraksi, pertumbuhan kita menjadi 3,49 persen, meninggalkan level terendah kedua yaitu sebesar 5,32 persen. Tetapi kita semua berharap insya Allah tahun depan, kita akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menjadi jauh lebih cepat lagi. Itu sebabnya APBN menjadi penting, dan melalui APBN, pemerintah bisa sama-sama fokus untuk percepatan kebijakan fiskal untuk pemulihan perekonomian," terang ujar Anies, Kamis (17/12).

Anies menjelaskan bahwa dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar 2.750 triliun dan tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi APBN tahun 2021. Secara garis besar, imbuhnya, terdapat 4 fokus dalam belanja negara tahun anggaran 2021, yaitu penanganan Covid-19 sebagai prioritas utama, lalu perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk reformasi di masa yang akan datang.

Adapun alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp579 triliun atau sekitar 56 persen dari total belanja K/L Nasional dan dialokasikan kepada 83 K/L yang terdiri dari 1.651 satuan kerja. Adapun alokasi transfer ke daerah tahun 2021 untuk provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp16,34 triliun, yang terdiri dari;

- DBH Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp12,92 triliun;

- Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp76,3 miliar; dan

- Dana Alokasi Khusus non-Fisik sebesar Rp3,3 triliun;

- Dana Insentif Daerah sebesar Rp43,37 miliar.


Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menggarisbawahi 7 arahan Presiden terkait DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021. Dia menegaskan ketujuh arahan tersebut harus dilaksanakan secara serius dan konsisten oleh Kementerian, Lembaga dan Pemda di wilayah DKI Jakarta.

Adapun ketujuh arahan tersebut adalah;

1. Kementerian dan Lembaga serta Pemda agar melakukan lelang sedini mungkin agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021.

2. Bantuan sosial agar disalurkan di bulan Januari agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga dapat menggerakkan perekonomian.

3. Para Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah harus melakukan reformasi anggaran.

4. Pemanfaatan APBN dan APBD harus secara cermat, harus secara efektif, dan harus tepat saran.

5. Setiap rupiah APBN dan setiap rupiah APBD harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

6. Dalam situasi penuh ketidakpastian, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Ini untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

7. Transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran agar tetap dijaga.


"Tujuh arahan dari bapak Presiden ini supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Beliau sampaikan dan itu artinya kita semua harus memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Anies menambahkan, khusus kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas belanja bukan sekadar spending more, tapi spending better.

"Saya minta kepada para SKPD memastikan dan mengawal terlaksananya program prioritas yang sudah dicanangkan dan harus didukung oleh birokrasi yang efisien, yang mampu bekerja sebagai tim, tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja sebagai kolaborasi. Khusus kepada SKPD yang penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, agar memperhatikan pelaksanaan dan penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan semaksimal mungkin di tahun 2021," ujarnya. 



Sumber : merdeka.com/eko