Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Kinerja Pejabat Sektor Citata Kecamatan Kebon Jeruk Dipertanyakan Terkait Maraknya Proyek Bangunan Tidak Memiliki Ijin ...


NusantaraPostOnline.com, JAKARTA - KINERJA Pejabat Sektor Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Kebon Jeruk dipertanyakan terkait maraknya proyek bangunan yang terindikasi tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti halnya pada proyek bangunan tiga lantai yang berlokasi di Jalan Flamboyan RT 005 RW. 03 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diduga tidak memiliki IMB.

Bangunan rumah mewah yang sedang dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak ditemukan plang IMB di lokasi bangunan sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung bagi setiap pemilik proyek bangunan.

Tak ayal, bila masyarakat berasumsi bahwa maraknya bangunan tanpa ijin berdiri di wilayah Kecamatan Kebon Jetuk dan sekitarnya disebabkan tidak seriusnya petugas pengawasan khususnya dari Sektor Citata Kecamatan Keboh Jeruk dalam penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

“Ada apa dengan pejabat Citata Kecamatan Kebon Jeruk? Bangunan yang berada di Jalan Plamboyan RT 005 RW 03 Kelurahan Kelapa dua belum ada IMB nya tapi kok bisa dibangun tanpa tindakan penertiban," ujar seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi bangunan yang tidak ingin disebutkan namanya itu, Jumat (12/2/2021).

Baca juga:


"Coba kalau yang membangun rumah itu orang kecil tanpa IMB, itu langsung ditindak dan dipasangi segel oleh mereka (petugas Sektor Citata setempat, red) bahkan ada yang dibongkar," imbuhnya.

Kerisauan warga masyarakat atas maraknya proyek bangunan yang tidak berijin menimbulkan pertanyaan mendasar, apa jadinya bila asumsi warga masyarakat itu benar adanya?

"Tentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kehilangan retribusi yang merupakan salah satu komponen sumber pendapan asli daerah," kata MB Roasi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keadilan dan Negara (LSM-PKN) saat dimintai tanggapannya, Senin (15/2/2021).

Roasi menambahkan, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi, karena Pemprov DKI akan kehilangan sumber pendapatan yang diperuntukkan buat pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat DKI Jakarta.

"Tentu jiika pejabat Sektor Citata Sektor kecamatan setempat sungguh-sungguh melaksanakan tupoksinya, dapat diprediksi tidak akan ada lagi proyek bangunan rumah tinggal yang tidak memiliki IMB, dengan demikian Pemprov DKI tidak kehilangan pendapatan dari retribusi IMB," tandasnya. (JM/Red.)

Editor: Togab BB