Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

WAH! Kapolres Jakarta Barat Dilaporkan ke Propam Mabes Polri

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo. (VIVA.com//Andrew Tito)

___________________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri terkait pengamanan tanah sengketa. Kombes Ady dilaporkan oleh Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Jarji Zaidan.

Dilansir VIVA.com, Surat aduan itu terdaftar dengan Nomor SPSP2/356/II/2021/BAGYANDUAN, atas tindakan dugaan keberpihakan dan ketidak-profesionalan Kombes Ady dalam pemagaran batas tanah di samping Gereja Kristus Yesus di daerah Kalideres, Jakarta Barat.

Terkait laporan atau aduan tersebut, Kombes Ady pun angkat suara.

"Proses pemagaran memang benar kita lakukan, karena berdasar dari fakta hukum di lapangan yang telah kita pelajari bahwa yang melakukan pemagaran adalah pemilik dari sertifikat. Artinya tidak ada pembatalan sertifikat," ujar Kombes Ady, seperti dikutip VIVA.com, Jumat (7/2/2021).

Menurut Kombes Ady, pemagaran itu dilakukan oleh pemilik sertifikat tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik (SHM) nomor 17521 dan masih berlaku hingga saat ini. Dia menyebut jajarannya hanya bertugas dalam pengamanan di lokasi.

Selain itu, Kombes Ady mengetahui pihak penggugat dari persengketaan tanah tersebut telah melayangkan gugatan ke PTUN. (Pengadilan Tata Usaha Negara-red). Namun, dia menyebut gugatan tersebut telah ditolak oleh PTUN.

"Memang dalam case ini yang saya tahu, waktu itu ada gugatan di PTUN yang diajukan dan hasil daripada sidang PTUN itu menolak gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Menolak seluruhnya gugatan yang diajukan penggugat," ujarnya.

Untuk itu, sambung Kombes Ady, proses pengamanan yang dilakukan pihaknya terkait pemagaran tanah di Kalideres tersebut sebagai hal yang tidak melanggar hukum.

Kombes Ady mengatakan, pengamanan itu sebagai bentuk pelayanan di masyarakat dalam kaitan upaya pencegahan terjadi gesekan di masyarakat.

Kombes Ady menambahkan, pihaknya tidak melakukan keberpihakan pada salah satu pihak terkait kasus tersebut. Dia menyebut mengacu pada rujukan hasil pengadilan yang sah secara hukum.

"Intinya saya melihat dari legal standing yang ada, kami melihat bahwa sertifikat itu belum dibatalkan artinya pemiliknya nama yang ada di sertifikat dan hak kepemilikan ada padanya belum ada pembatalan sertifikat itu sendiri dari sidang PTUN. Makanya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi nggak ada alasan juga kami untuk menolak itu karena memang itu sah," jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Ady mengungkapkan akan mengikuti dan bersikap kooperatif terkait laporannya di Propam Polri tersebut.

"Kita menunggu arahan pimpinan saja. Yang pasti yang kita tahu kita tidak ada keberpihakan. Kita melakukan, kita sudah kita pelajari legal standing-nya dan memang yang melakukan pemagaran adalah pemilik sertifikat. Pemilik sah, kalau orang lain baru salah. Ini pemiliknya hanya dia meminta tolong kita untuk pengamannya takutnya ada sesuatu yang berkembang di lapangan," tuturnya.

Editor: Togab BB

Sumber: VIVA.com
________________________________
Baca juga: