Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Proyek perbaikan gedung pada areal kantor di Kecamatan Balaraja disinyalir tidak transparan, pihak instansi terkait terkesan tutup mata

 

 
___________________________
NusantaraPostOnline.com, TANGERANG - Kegiatan perbaikan gedung milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten di Kecamatan Balaraja tidak transparan, sehingga diduga proses lelang (tender) hingga persyaratan pengerjaan proyek tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pantauan NusantaraPostOnline.com di lapangan, ditemukan ada 5 (lima) proyek perbaikan ruang pelayanan dan gedung pada areal kantor di wilayah Kacamatan Balaraja, namun papan informasi tidak dipasang di lokasi proyek, yaitu:

1. Pemagaran Gedung Kecamatan Balaraja;

2. Rehab Kantor SATPOL PP Kecamatan Balaraja;

3. Rehab Ruang Pelayanan Kecamatan Balaraja;

4. Pembangunan Gedung bekas halaman Parkir Kecamatan Balaraja; dan

5. Pemasangan Paving Blok, Kantor Keagamaan bersama Kecamatan Balaraja.



Ketika dikonfirmasi wartawan terkait tidak dipasangnya papan informasi kegiatan proyek di 5 lokasi tersebut, Galih Prakosa selaku Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Balajaja menyebutkan bahwa persoalan tersebut bukan merupakan tuponya.

 "Tanya ke Ekbang (bagian Ekonomi dan Pembangunan, red) Ya," kata Galih kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ekbang Kecamatan Balaraja yang dimintai konfirmasinya melalui pesan WhatsApp belum memberi tanggapan atau keterangan.

Baca juga:

Keterangan dari pihak instansi terkait yang berwenang terutama dari pihak Ekbang Kecamatan Balaraja diperlukan agar tidak terkesan tutup mata, sekaligus masyarakat juga mendapatkan informasi sebagaimana mestinya.

Seperti diketahui, bahwa tidak adanya papan informasi kegiatan proyek di lokasi pengerjaan bangunan gedung pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundangan tekait yang berlaku, antara lain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (R. Noer/Red.)

Editor: Togab BB