Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Setelah Mendapat Masukan Dari Anggota Dewan, Kakorlantas Tak Lagi Merekomendasikan Mudik Sebelum 6 Mei 2021




 

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyatakam tidak akan menghalangi warga yang hendak mudik Lebaran 2021. Bahkan pihak Polri siap memperlancar perjalanan mereka yang mudik sebelum 6 Mei 2021.


NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Kebijakan mudik Lebaran 2021 seolah maju-mundur. Setelah mendapat kritik, Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono kini tak merekomendasikan lagi mudik sebelum 6 Mei 2021.

Sebelumnya, Irjen Istiono menyatakam tidak akan menghalangi warga yang hendak mudik Lebaran 2021. Bahkan pihak Polri siap memperlancar perjalanan mereka yang mudik sebelum 6 Mei 2021.

Kritik atas pernyataan Istiono itu pun mengemuka. Salah satunya datang dari Komisi V DPR RI.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie awalnya mengatakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah untuk membatasi warga. Larangan itu agar tak terjadi penumpukan di daerah-daerah karena warga yang mudik.

"Sebenarnya kalau kita lihat dari keinginan pelarangan mudik itu kan jangan sampai terjadi penumpukan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah. Sebenarnya dengan demikian ya tentu karena masyarakat akan mengambil pulang, mudik itu, di antara paling lama tanggal 5 (Mei) kan, kan yang dilarang tanggal 6 sampai tanggal 17 (Mei). Sebenarnya tanggal 6-17 (Mei) itu tidak ada sama sekali dibuka untuk ke luar daerah," kata Syarief kepada wartawan, Kamis (15/4/2021) pekan lalu.

Menurut Syarief, pernyataan Korlantas Polri soal warga dipersilakan mudik sebelum 6 Mei 2021 tak tepat. Sebab, itu akan memunculkan penumpukan warga.

"Saya berharap sebenarnya tidak begitu bahasanya. Ini kan bisa terjadi pemudik akan mengambil mudik itu sebelum tanggal itu pasti akan terjadi berjubel," ujarnya.

"Seharusnya tidak seperti itu, tapi bagaimana supaya mudik sebelum tanggal itu ya tentu harus diperketat. Saya harap sih pemerintah memperketat mudik itu, paling tidak syarat mudik itu harus terpenuhi, jangan sampai membuat klaster baru," sambung politikus Partai NasDem itu.

Lalu, bagaimana antisipasi pemerintah agar warga yang mudik sebelum 6 Mei? Syarief meminta ada pengetatan.

"Saya berharap diperketat, artinya dipersilakan tetapi syarat-syarat mereka ke daerah diperketat. Mereka itu kan itu harus mengantongi antigen, atau sekarang yang dipakai GeNose," ucapnya.

Masukan ini disampaikan Syarief agar tak terjadi salah tafsir mendekati waktu larangan mudik. Niat pemerintah sesungguhnya agar warga tak mudik sehingga tak terjadi penumpukan di daerah.

"Ya itu penafsirannya salah, padahal ingin pemerintah itu kan kalau ini supaya masyarakat itu tidak mudik saja, kalau bisa jangan mudiklah, tapi kita untuk melarang itu juga sulit, tetapi juga jangan diartikan diimbau seolah-olah diberikan tempat mereka untuk

Berita Terkait:

Sadar pernyataannya dikritik, Irjen Istiono langsung memberikan penjelasan. Istiono kini tak lagi merekomendasikan mudik sebelum 6 Mei 2021.

"Pada hakikatnya sebelum tanggal 6 (Mei 2021) tidak direkomendasikan untuk mudik mendahului," kata Istiono kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Istiono menjelaskan alasan pihaknya kini tak merekomendasikan warga mudik mendahului larangan mudik berlaku. Pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah yang meniadakan mudik Lebaran tahun 2012.

"Karena wilayah tujuan mudik menyiapkan karantina selama lima hari sesuai SE Nomor 13 Satgas COVID-19. Karena kebijakan pemerintah adalah dilarang mudik atau mudik ditiadakan," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Aturan larangan mudik pada 6-17 Mei tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.

Aturan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, sebut saja karyawan BUMN, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum.

Bagi yang masih nekat mudik, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sumber: detik.com
Editor: Togab BB
__________________________________________
Artikel ini telah ditayangkan detik.com, dengan judul "Tarik Ulur Mudik Buntut Rekomendasi Kakorlantas Dikritik"