Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Setelah Mendapat Masukan dari Publik, Kapolri Cabut Telegram Larangan Media Tampilkan Kekerasan Polisi!

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
___________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA - Sebelumnya marak beredar di publik Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021, yang salah satu isinya melarang media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

Namun setelah mendapat masukan dari publik, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut aturan tersebut.

Pencabutan ini termuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, tertanggal 6 April 2021.

"SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK," demikian bunyi surat telegram tersebut, seperti dikutip detik com, Selasa (6/4/2021).

Dalam kesempatan ini, Divisi Humas Polri juga menyampaikan permintaan maaf jika terjadi miskomunikasi dan membuat ketidaknyamanan bagi kalangan media massa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan alasan dari Polri mencabut telegram tersebut.

“Polri menghargai tugas-tugas yang di bidang jurnalistik. Dalam prosesnya ternyata menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu Mabes Polri mengeluarkan surat telegram 759, yang isinya telegram 750, STR 750 dibatalkan dengan munculnya STR 759, mudah-mudahan rekan-rekan dapat memahami,” jelas Rusdi, Selasa (6/04/2021). 

Baxa juga:
Jokowi minta masukan masyarakat untuk pengkayaan desain Istana Negara

Lebih lanjut Rusdi menuturkan bahwa Polri dalam telegram tersebut bermaksud agar dalam tugas mengharapkan tampilan Polri di hadapan masyarakat, Polri yang humanis.

“Akan tetapi proses ini berjalan banyak multi tafsir di masyarakat, tentunya tafsir ini polri sangat menghargai dan memahami itu, hanya menyangkut internal saja, tidak menyangkut pihak di lkuar polri itu sendiri,” tutur Rusdi. (detik/NPO)

Editor: Togab BB