Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Aturan Larangan Mudik, Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

  

  
Alur permohonan SIKM DKI Jakarta via situs Jakevo
__________________________________________________________________

NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 6-17 Mei 2021 sebagai periode larangan mudik Lebaran. 

Masyarakat dilarang untuk meninggalkan domisili masing-masing ke luar daerah atau provinsi selama periode tersebut.

Tujuan larangan itu adalah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Akan tetapi, Satgas Covid-19 kemudian menyatakan bahwa larangan mudik juga berlaku bagi warga di wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabodetabek.

Padahal pada SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut masyarakat Jabodetabek diizinkan mudik di sekitar wilayah aglomerasi.

Dalam beleid tersebut, masyarakat diperbolehkan mudik karena alasan mendesak, seperti keluarga sakit atau meninggal dunia. Warga tersebut harus memperlihatkan SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk saat hendak meninggalkan Jabodetabek. 

Terkait hal itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan mengenai prosedur pengurusan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Pemprov DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021)

Prosedur SIKM yang ketentuannya berlaku selama masa peniadaan mudik Idulfitri 1442 H tanggal 6-17 Mei  tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 569 Tahun 2021 tentang Prosedur Pemberian Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H.

Dalam Kepgub Nomor 569 Tahun 2021 tersebut mengatur tentang beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- Pertama, untuk penerbitan SIKM paling lama dua hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan berlaku selama masa peniadaan mudik.

- Kedua, pemegang SIKM selama melakukan perjalanan kepentingan untuk non-mudik harus membawa hasil PCR (Polymerase Chain Reaction) atau Swab Antigen atau GeNose yang menyatakan negatif dari Covid-19.

- Ketiga, SIKM hanya diberikan kepada orang-perorangan yang melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik, yang terdiri dari empat kategori.

Kategori pertama, untuk kunjungan keluarga yang sakit; Kategori kedua, untuk kunjungan duka anggota keluarga meninggal; Kategori ketiga, untuk ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga; Kategori keempat, untuk kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak dua orang.

Dalam Kepgub tersebut juga dijelaskan pemohon yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori diatas dapat membuka situs Jakevo dengan mengunggah persyaratan. Setelah itu, verifikasi berkas akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kelurahan.

Dilansir dari Kompas.com, Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan masih banyak warga yang bingung dengan ketentuan dan pemberlakuan SIKM, terutama untuk warga Jakarta yang hendak keluar daerah saat periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

"Masih banyak yang bingung, SIKM itu hanya untuk arus balik saat mau masuk ke Jakarta atau sedari awal keluar Jakarta sudah pegang SIKM," kata August, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga:

Lebih lanjut August mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan penerbitan SIKM dua hari sebelum diberlakukan larangan mudik dan tanpa adanya sosialisasi yang baik.

"Waktu sosialisasi yang singkat hanya akan menyulitkan petugas di lapangan yang terpaksa menghadapi amukan warga yang tidak tahu aturan baru ini," ujarnya.

Padahal, sambung August, pengurusan SIKM membutuhkan sejumlah surat keterangan sebagai syarat sehingga butuh waktu untuk mengurusnya.

Menurut dia, sosialisasi yang minim akan berdampak pada urusan administrasi di tempat-tempat pembuat surat keteranganz seperti fasilitas kesehatan dan kelurahan.

"Ini yang harus dijelaskan ke masyarakat," ucap dia.

Selain itu, August juga menyoroti fasilitas Jakevo yang menjadi satu-satunya situs pengajuan SIKM selama larangan mudik berlangsung.

August khawatir situs terlalu banyak mengakses, sehingga tidak bisa melayani pengajuan SIKM secara maksimal.

"Jangan sampai situs tidak bisa diakses karena kelebihan beban dan ini menjadi alasan warga untuk tidak mengurus SIKM," kata dia.

Seperti diketahui, sebelumnya pelaku perjalanan keluar daerah Jabodetabek diwajibkan untuk membawa dokumen perjalanan berupa SIKM dan hasil tes Covid-19  sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. (*Red.)

Editor: Togab BB