Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Anggota DPR Soroti Rencana Pemerintah Terapkan Pajak Pada Sembako

 

 

Anggota DPR menyoroti rencana Pemerintah untuk menerapkan pajak pada sembako. (Antara Foto/Yulius Satria Wijaya)
__________________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Munculnya rencana pemerintah untuk menerapkan pajak sembako, menimbulkan polemik baru dan kritik dari masyarakat karena banyak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.  

Pasalnya, kebijakan itu dinilai malah akan semakin melemahkan dan memberatkan perekonomian masyarakat, terlebih ditengah situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menghimbau kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako di masa pemulihan ekonomi Indonesia saat ini.

“Semestinya kita juga menyisir anggaran-anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang bisa kita pakai untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dari sektor kesehatan dan juga ekonomi,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo meminta Sri Mulyani mengklarifikasi rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako. Pasalnya, ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari konstituennya mengenai rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Untuk itu, Andreas meminta pemerintah mengklarifikasi mengenai rencana tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa rencana perpajakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan komunikasi publik yang baik.

"Saya menangkap denyutnya ini konotasinya sudah banyak negatifnya, ini yang perlu klarifikasinya, untuk saya sampaikan. Saya akan turun ke daerah pemilihan (dapil) untuk menenangkan mereka" ujar Andreas ke Sri Mulyani.

Andreas menilai rencana mengenakan PPN pada sembako pada saat ini kurang tepat.

"Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang justru tidak memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi." pungkasnya.

Melansir TEMPO.CO , pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI soal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN pada bahan kebutuhan pokok atau sembako.

Sri Mulyani juga meminta maaf kepada para anggota dewan yang diberondong pertanyaan oleh konstituennya.

"Saya juga minta maaf pasti semua Komisi XI ditanya kenapa ada policy, seolah-olah sekarang PPN sudah naik, padahal enggak ada," kata Sri Mulyani kepada para Anggota Komisi Keuangan DPR RI.

Karena itu, Sri Mulyani menyayangkan bahwa isu yang berkembang di masyarakat justru terkait PPN sembako. Padahal, perkara itu belum dibahas bersama DPR.

Menurutnya, soal PPN akan termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sampai saat ini, sambung Sri Mulyani, rencana RUU KUP itu belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

Sehingga dari sisi etika politik, dia merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR. []