Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Anies Baswedan Tarik Rem Darurat!

 

 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memimpin apel darurat penanganan pandemi Covid-19 di Monas. (CNN Indonesia/ Thohirin)


Masyarakat diminta beribadah di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan demi mencegah penularan Covid-19 yang sedang marak di ibu kota.
______________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Kasus Covid-19 di ibu kota Jakarta  kian hari terus melonjak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sejumlah pembatasan ketat. Rem darurat ditarik demi menekan laju Covid-19 di Jakarta.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 hari sejak 22 Juni-5 Juli 2021. Kepgub ini diterbitkan Senin (21/6/2021).

Dalam Kepgub yang diterbitkan pada hari Senin (21/6/2021) lalu tersebut, Anies menetapkan work from home hingga 75 persen. Kemudian, seluruh restoran, cafe, mall tutup pada Pukul 20.00 WIB. Kapasitas tamu hanya boleh maksimal 25 persen saja.

"Work From Home sebesar 75 persen dan Work From Office sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," tulis Kepgub tersebut.

Begitu juga tentang kegiatan ibadah. Pemprov DKI meminta seluruh masyarakat Jakarta ibadah di rumah saja.

"Tempat Ibadah dilaksanakan di rumah," kata Anies, Rabu (23/6/2021).

Tak hanya kegiatan ibadah, Anies juga membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal di ibu kota. Kapasitas dikurangi dan jam operasional kembali dipangkas.

"Pembatasan pengunjung 25 persen kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," jelasnya.

Baca juga:

Kendati demikian, kegiatan penting seperti pelayanan kesehatan tetap dioperasikan 100 persen. Protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

"Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," pungkasnya.

Sebelumnya desakan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan penguncian ketat (PSBB ketat) atau menarik 'rem darurat' terus bergulir hingga dari kalangan DPR RI. 

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies B2aswedan tidak menarik 'rem darurat' dalam merespons lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Baca juga:
HUT Kota Jakarta ke-494, Anies Serukan Jakarta Bangkit

Charles mengusulkan kepada Anies untuk menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020.

Pasalnya, menurut dia, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta belakangan ini lebih parah dari kondisi sebelum Anies menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Menurutnya, data harian keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di Jakarta sudah di atas 80 persen. Angka tersebut jauh di atas standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Charles pun menyatakan, jika Anies tak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada pemerintah pusat, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

"Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama," kata Charles, sebagaimana dikutip Antara, Minggu (29/6/2021) lalu.[]