Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Rencana PPKM Darurat Wilayah Jawa-Bali Mulai 3-20 Juli, Simak Usulan Aturannya

 

 
 
Ilustrasi - Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat (Kolase)

_______________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memberlakukan PPKM Mikro Darurat untuk mengendalikan angka penularan virus Corona (Covid-19).

Presiden menyebut saat ini tengah dilakukan finalisasi  untuk membuat aturan PPKM Darurat.

Rencananya PPKM Darurat akan diberlakukan di seluruh pulau Jawa dan Bali. Hal ini dikarrnakan tingginya angka penularan Covid-19 beberapa waktu terakhir di Jawa dan Bali.

Sementara untuk waktu pelaksanaan PPKM Darurat bisa satu atau dua minggu

"Karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus hanya di pulau Jawa dan di pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota, serta 6 provinsi yang nilai assesmennya 4, kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatmen khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO," tutur Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Munas Kadin ke-VIII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021), seperti dikutip dari kanal youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, Presiden  telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Dilansir dari KOMPAS.com, Luhut telah menyampaikan kepada Presiden sejumlah usulan aturan yang akan diberlakukan. Salah satunya adalah PPKM darurat berlaku 3-20 Juli 2021.

Selain itu, Luhut mengusulkan PPKM darurat diterapkan di 45 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan tersebut berlaku, perkantoran wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Kegiatan belajar mengajar pun tak boleh digelar secara tatap muka.

"100 persen work from home untuk sektor non-esensial, seluruh kegiatan belajat mengajar dilakukan secara online/daring," demikian usulan Luhut, seperti dikutip KOMPAS.com, Rabu (30/6/2021).

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen. Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana,

Luhut juga mengusulkan agar selama PPKM darurat diterapkan kegiatan di pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup. 

Kemudian, restoran dan rumah makan hanya boleh menyediakan sistem layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus.

Selanjutnya, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan Prokes (protokol kesehatan) lebih ketat.

Lalu, dilakukan penutupan sementara pada tempat-tempat ibadah, fasilitas umum yang meliputi taman, tempat wisata, atau area publik lainnya, hingga kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan.

Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen.

Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Selanjutnya, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Lalu, dilakukan penutupan sementara pada tempat-tempat ibadah, fasilitas umum yang meliputi taman, tempat wisata, atau area publik lainnya, hingga kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan.

Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen.

Aturan-aturan tersebut masih berupa usulan Luhut ke Presiden. Keputusan akhir terkait aturan PPKM darurat berada di tangan Presiden.[]]