Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Terkait Kasus Mafia Tanah di Cakung Jaktim, Sofyan Djalil Pecat Kakanwil BPN DKI

 

 
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.(Tribunnews)
_______________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan sanksi tegas ke pejabat di jajaran kementeriannya yang terlibat dalam kasus mafia tanah di Cakung, Jakarta Timur. Di antaranya memecat dan memutasi dua pejabat BPN DKI Jakarta

Dua pejabat tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta yang diberi sanksi pemecatan atau  pemberhentian secara tidak hormat dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur yang diberi sanksi mutasi ke Halmahera Utara, Maluku Utara.

"Kantah (Kepala Kantor Pertanahan, red) Jaktim sudah dihukum, dipindahkan dari Jakarta Timur ke Halmahera Utara atau Halmahera Selatan dan itu bentuk hukuman. Bayangkan dari Jakarta timur dipindahkan ke sana, dan beliau sekarang minta pensiun dini," kata
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/6/2021).

Lebih lanjut Sofyan mengungkapkan, sanksi kepada dua pejabat tersebut karena diduga kuat terlibat dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 terkait Pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

SK tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4931/Cakung Barat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 77.800 m2 dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo.

Selain dua pejabat di jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta, Sofyan juga memberikan sanksi kepada pegawai BPN lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ada 10 lagi yang terlibat kami berikan sanksi," ujar pria kelahiran  Aceh Timur 67 tahun silam itu.

Baca juga:

Selanjutnya, Sofyan menuturkan, para pelaksana yang terlibat dalam penerbitan SK Pembatalan 38 SHGB atas nama PT Salve Veritate dan pengalihan SHM tersebut juga secara sengaja melakukan hal-hal yang tidak objektif dan jujur serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Teman-teman BPN yang melakukan pelanggaran kami telah mengambil tindakan untuk dilepaskan dari jabatannya dan kemudian sekarang telah pensiun," tutur mantan Menteri BUMN itu. (NPO)

Editor: Togab Bb