Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

KPK Imbau Masyarakat Tak Ragu Lapor Melalui Aplikasi JAGA Jika Temukan Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos Saat PPKM Darurat

Komisi Pemberantasan Korupsi/Twitter @KPK_RI
_____________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Pemerintah kembali mengucurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terimbas tekanan ekonomi akibat penerapan PPKM Darurat. 

Terkait pemberian Bansos dari pemerintah itu, KPK memastikan tak segan untuk mengusut dugaan korupsi terkait penyaluran Bansos tersebut.

Untuk itu, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan dana Bansos.

"Jika dari keluhan yang disampaikan masyarakat berindikasi tindak pidana, maka KPK dapat saja menindaklanjuti laporan tersebut," kata Ipi dalam keterangannya, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (7/1/2021).

Menurut Ipi, Tim Pengelola JAGA.ID nantinya akan meneruskan laporan tersebut kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat untuk didalami.

Dia menekankan, KPK tidak akan segan mengusut kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bansos penanganan pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Sementara untuk laporan atau pengaduan, Ipi mengatakan, masyarakat dapat melakukannya secara daring melalui aplikasi JAGA atau melalui website JAGA.ID (Jaringan Pencegahan KPK).


Platform (JAGA) ini merupakan sistem yang difasilitasi oleh Pencegahan KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik demi mendorong transparansi pemerintah dengan keterbukaan data sehingga dapat mengurangi risiko korupsi.

Lebih lanjut Ipi mengungkapkan, terdapat dua fitur pada platform JAGA, yaitu JAGA Bansos Covid-19 dan JAGA Penanganan Covid-19 yang memfasilitasi keluhan dari masyarakat.

Pada fitur JAGA Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran Bansos termasuk di dalamnya bantuan UMKM.

"Sedangkan, pada JAGA Penanganan Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan dalam penanganan pasien Covid-19, insentif dan santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien Covid-19, klaim rumah sakit, dan terkait vaksin Covid-19," ungkapnya.

Tidak hanya menampung keluhan, masyarakat juga dapat mencari tahu informasi tentang Covid-19 dan informasi terkait lainnya pada menu panduan di platform tersebut.

Ipi memastikan, KPK akan menampung dan menganalisis setiap laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

"Keluhan yang masuk akan dianalisis oleh Tim Pengelola JAGA untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait apakah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tersebut. KPK akan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan tersebut," ucapnya. 

KPK berharap setiap anggaran yang dikeluarkan negara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah agar anggaran penanganan pandemi Covid-19 dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Hal ini penting agar kasus dugaan suap pengadaan Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Barubara dan sejumlah pejabat Kemensos lainnya tidak terulang kembali.[]