Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Moeldoko Tegaskan Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit-belit!

  

  

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungli.(Foto Antara)
1
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-belit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi dalam birokarsi Pemerintah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.

"Tidak boleh ada lagi pungli, perizinan berbelit-berbelit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi dalam birokarsi Pemerintah Indonesia," kata Moeldoko, dikutip dari TribunNews.com, Senin (27/9/2021).

Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100.

Kenaikan skor tersebut sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73. Capaian tersebut merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996.

Baca juga:

Adapun Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia merupakan alat ukur efektivitas kinerja birokrasi dari 214 negara di dunia.

Parameternya adalah kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Menurut Moeldoko, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi Covid-19 harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refokusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

Doktor bidang Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) itu juga menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan KPK, Kemendagri, Bappenas, Kemen PAN/RB, dan Masyarakat Sipil, agar semua kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan sistem merit dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah.

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah," ujar Moeldoko.

“Pemerintah sudah membuat berbagai upaya dengan OSS berbasis resiko, dan penguatan kanal pengaduan LAPOR, serta implementasi saber pungli. Semuanya harus bisa dimanfaatkan oleh publik dengan optimal,” imbuhnya.(TribunNews)

Editor: Togab BB