Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Pelaku UKM Keluhkan Tarif Parkir di Pasar Lokbin Rawa Buaya Jakbar

  

  

_______________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil.

Dalam hal ini, pemerintah sangat memperhatikan para pelaku usaha kecil. Artinya, berbagai program pemerintah yang ada diharapkan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku usaha kecil saat menjalankan usahanya,terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Namun, program pemerintah tersebut tidak semulus apa yang diharapkan, sebagaimana yang dirasakan para pedagang di Lokasi Binaan (Lokbin) UMKM yang berlokasi di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pedagang di pasar Lokbin UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta tersebut mengeluhkan pengeluaran untuk parkir kendaraan. Tarif parkir di lokasi pasar tersebut dinilai tidak rasional alias mahal.

Seorang pedagang yang tidak bersedia disebutkan namanya mengeluh sembari mempertanyakan tidak adanya penerapan ketentuan tarif parkir yang jelas dan resmi di lokasi pasar Lokbin UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta tersebut?

“Sekehendak mereka minta untuk biaya parkir, dalam pasar ini tidak ada batas, kalau motor itu Rp5 ribu, kalau mobil ada Rp15 ribu, bahkan bisa lebih, tapi semuanya itu tidak ada karcis," tuturnya, Rabu (1/9/2021).

"Justru kami pedagang di sini bertanya, kalau ada Swing flate gate kenapa tidak difungsikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Dinas UPT Parkir DKI Jakarta, melalui Saifuddin Zuhri selaku Manajer Perencanaan, Advokasi, Regulasi dan Kerja Sama menjelaskan, untuk pengelolaan parkir di Pasar Lokbin UMKM Kelurahan Rawa buaya dilakukan oleh pihak ketiga, mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2023, sesuai Pergub No. 188 tahun 2016.

“Tarif parkir tersebut sesuai Pergub 188 tahun 2016, untuk roda 2 sebesar Rp2 ribu per sekali parkir. Untuk roda 4 sebesar Rp5 ribu per sekali parkir. Jadi kalau ada titipan perbulan ya dikalikan per sekali parkir dengan lamanya dia parkir,” jelas Saifuddin beberapa waktu lalu.

Adapun Swiming Flate Gate sebagai petunjuk parkir yang tidak berfungsi di pasar Lokbin UMKM binaan Pemprov DKI. Kelurahan Rawa buaya, dan tidak adanya penggunaan karcis dalam parkiran tersebut, Saifuddin Zuhri menjelaskan, bahwa semuanya itu ada aturan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam pengelolaan perparkiran sesuai dengan Pergub DKI Jakarta.

“Kita akan cek ke lokasi apakah itu benar apa tidak. Kita butuh laporan seperti apa sebenarnya di lapangan. Kalau memang itu benar, kita akan panggil pengelola. Kalau ada pelanggaran sesuai dengan pasal berapa, seperti melebihi tarif itu salah satu pelanggaran, kita akan panggil pengelola parkir tersebut, berikan kami waktu untuk melihat ke lokasi yang sebenarnya,” ujar Sarifuddin.

Sampai berita ini diturunkan pengelolaan parkir dalam Pasar Lokbin UMKM binaan Pemprov DKI di Kelurahan Rawa Buaya tersebut belum ada pembenahan. (Mon)

Editor: Togab BB