Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Stok Over Produksi, Andre Rosiade: RI Tak Butuh Pabrik Semen Baru Sampai 2030

 

 

Foto: Andre Rosiade: Indonesia Tak Perlu Bangun Pabrik Semen Baru(CNBC Indonesia TV) 

___________________________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Dalam upaya menyelamatkan Industri Semen Nasional yang tengah mengalami kodnisi over kapasitas produksi, Anggota DPR RI Komisi VI Andre Rosiade mengharapkan moratorium izin baru pabrik baru dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Investasi/BKPM di ruang rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2021) lalu, Andre mengaku heran lantaran investasi pabrik semen masih ditemukan di daerah. Sementara pemerintah berkomitmen untuk melakukan moratorium. Untuk itu, Andre meminta persoalan itu diselesaikan.

Lebih lanjut politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah seperti menutup mata dan tidak memenuhi janji moratorium pemberian izin pabrik semen di Kutai, Kalimantan Timur.

"Kalau dibilang di timur kurang tapi kondisinya saat ini over supply juga. Dengan proyeksi pertumbuhan semen 4% per tahun kita tidak perlu bangun pabrik baru," jelasnya.

Ini membahayakan investasi pabrik semen sebelumnya dan industri semen nasional.

Menanggapi pernyataan Andre tersebut, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengaku bingung lantaran Andre lebih mengetahui izin investasi pabrik semen ketimbang dirinya. Menurut Bahlil, moratorium investasi pabrik semen telah diputuskan di rapat terbatas dan tidak pernah ada lagi izin yang diterbitkan.

Izin yang masih berlaku di Kalimantan Timur adalah pabrik dengan orientasi ekspor 82%-90%. Itupun, kata Bahlil, kontraknya sudah dilakukan sejak lama. Sementara izin pabrik semen di Papua masih dibolehkan lantaran supply and demand belum berimbang.

"Pabrik di Manokwari itu hanya mengkover 1,5 juta output-nya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8 juta-1,9 juta. Lebihnya nggak. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu?" kata Bahli.

Pemerintah berjanji hasil produksi pabrik baru itu akan berorientasi 90% pada pemenuhan ekspor.

"Apalagi soal ekspor. Tiba-tiba dia ngakunya ekspor ternyata nggak. Nah ini yang pak menteri perlu (awasi)," ujar Andre.

Menurut Andre, dengan kapasitas produksi yang ada saat ini pemenuhan ekspor masih bisa dipenuhi.

"Kalau mau ekspor kenapa tidak yang eksisting saja, kita over supply kok kenapa tidak di ekspor. Apa ada jaminan pemerintah pabrik dengan kapasitas 12 juta ton itu 90% untuk ekspor. Ada kemampuan pemerintah mengawasinya? Kita kedodoran dalam pengawasan," jelas Andre. *

Sumber CNBC Indonesia
Editor: Togab BB