Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Harga Dipatok Cukup Fantastis, Pungutan Biaya Pakaian Seragam Sekolah di SMPN 7 Kota Tangerang Dikeluhkan Orang Tua

 

 

______________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA --Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 kota Tangerang-Banten diduga memungut biaya seragam sekolah kepada murid dengan nilai yang cukup fantastis. Harga pakaian seragam dipatok dengan sebesar Rp700 ribu untuk tiga setel baju seragam berikut atribut sekolah serta dua pasang kaos kaki dan topi.

Harga yang cukup fantastis itu dikeluhkan oleh irang tua murid.

"Saya mengira dengan sekolah di Negeri bisa mengurangi beban, namun sama saja. Udah (sudah,red) suami kerjanya serabutan sebagai supir angkot, saya juga hanya ibu rumah tangga, dan rumah (tempat tinggal) masih ngontrak harus menanggung biaya seragam sekolah lagi, mudah-mudahan Wali Kota bisa mendengar keluhan saya ini," tutur Rosmala, (orang tua murid) kepada wartawan di kediamannya, Tanah Tinggi Kota Tangerang, Rabu (14/1/2021) lalu.

Seperti diketahui, pelaku pungutan liar (pungli) bisa dijerat dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Selain itu, pelaku pungli berstatus PNS (pemangku kepentingan)juga bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan yang diperoleh dari pihak sekolah SMP Negeri 7 Kota Tangerang.

Baca juga:
Moeldoko Tegaskan Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit-belit!

Namun saat dikonfirmasi awak media, Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengunkapkan, pihaknya akan menindak lanjuti informasi tersebut ke pada pihak sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Kemudian pada pasal 1 ayat (3) disebutkan pengertian sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Sedangkan pengertian pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, sebagaimana diaebut dalam pasal 1 ayat (2).

Adapun pengertian pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (5) disebutkan, bahwa biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau  diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca juga:
Warning! Sanksi Baru Pelanggaran Disiplin PNS, Tukin Dipotong Setahun

Berdasarkan Permendikbud itu, pemerintah membatasi pungutan pada lingkungan sekolah, karena masing-masing sekolah sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp800.000/siswa/tahun peserta didik tingkat SD. Semntata pada tingkat SMP sebesar Rp1.000.000/siswa/tahun.

Dana BOS yang bersumber dari keuangan negara (APBN) merupakan sumber pendanaan untuk 13 komponen bagi setiap satuan pendidikan (sekolah) yang disalurkan setiap tiga bulan, yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Menurut peraturan tersebut, pungutan dan sumbangan dalam satuan pendidikan atau dalam lingkungan sekolah  yang dimaksudkan rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau masyarakat haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
*[Rolis]

Editor: TogabBB