Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Terima Banyak Keluhan Masyarakat, KPK Gandeng Kementerian ATR/BPN Cegah Mafia Tanah

 

 
_______________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat untuk melakukan pengkajian bersama terkait sistem pengelolaan administrasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya
pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan sertifikat tanah menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kasus mafia tanah yang diterima oleh pihak KPK.

Upaya pencegahan ini dilakukan melalui kajian sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan kajian pelayanan publik terutama terkait pengukuran tanah untuk kepastian hukum.

Kesepakatan tersebut diawali pertemuan awal pada Rabu (13/10/2021), dengan membahas kajian tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

"Hal ini menjadi tugas monitoring terkait kajian sistem pengelolaan administrasi untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan," kata Lili dalam keterangan tertulis, seperti dikutip detik.com, Jumat (15/10/2021).

Lebih lanjut Lili menyebut kajian sistem pengelolaan pertanahan kali ini berfokus pada pendaftaran, pengukuran, serta penyelesaian sengketa dan konflik. Tercatat sejak 2017 hingga 2021 ada 841 keluhan terkait dengan pertanahan yang diterima KPK.

"Isu ini juga menjadi substansi yang sangat tinggi jika kita lihat, termasuk di pengadilan tipikor, PTUN, isu ini juga menjadi salah satu yang sering disengketakan," sambung Lili.

Lili berharap langkah awal ini dapat menimbulkan sistem pengarsipan pertanahan didorong yang bisa terdigitalisasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang supaya tidak semakin menyulitkan penegakan hukum saat proses pembuktiannya dan dapat menutup celah korupsi di sektor ini.

Baca juga:
Parah! Mafia Tanah Sudah Menggurita, Sofyan Djalil Akui Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah

Pada kesempatan yang sama Sofyan mengungkapkan, bahwa pihaknya menyambut baik upaya KPK dalam menertibkan tata kelola pertanahan ini.

Sofyan juga setuju bahwa problematika pengelolaan pertanahan harus segera dibenahi.

"Ada dilema besar dan pengawasan yang kurang dan tidak terlalu efektif, sehingga jutaan hektar HGU dan HGB yang diberikan kurang sesuai. Tetapi kita juga tidak punya kapasitas dan mandatory untuk mengawasi," ujar Sofyan.

"Ada dilema besar dan pengawasan yang kurang dan tidak terlalu efektif, sehingga jutaan hektar HGU dan HGB yang diberikan kurang sesuai. Tetapi kita juga tidak punya kapasitas dan mandatory untuk mengawasi," imbuhnya.*[Red]

Editor: Togab BB




_