Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Diduga Terjadi Praktik Jual-Beli Seragam Sekolah di SMKN 6 Kota Tangerang, Harganya Kebangetan!

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  6 Kota Tangerang, Banten.(MNP/Rolis)

______________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, TANGERANG -- Sejumlah orang tua murid SMKN 6 Kota Tangerang mengeluh karena putra-putrinya dimintai pihak sekolah untuk membeli seragam.

Mereka mengungkapkan keberatannya jika harus membayar biaya seragam yang ditetapkan oleh pihak sekolah. apalagi seragam sekolah itu dijual dengan harga cukup mahal, hingga mencapai jutaan rupiah.

Menanggapi hal itu, Guntur Hutabarat selaku pengurus di DPD LSM GARUDA NASIONAL Wilayah Tangerang, mengatakan bahwa dugaan praktik jual-beli seragam oleh oknum piihak sekolah SMKN 6 Kota Tangerang itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab kewajiban bagi siswa-siswi untuk  membeli seragam sekolah tentu memaksa orng tua/wali murid untuk merogoh kantong mereka yang sudah nyaris kosong melompong, apalagi dengan  harga seragam sekolah yang dipatok hingga jutaan rupiah tentu akan terasa teramat sangat memberatkan alias kebangetan.

"Bagaimana tidak, orang tua siswa  harus mengeluarkan biaya yang fantastik hingga Rp4 juta per siswa berikut dengan atribut sekolah," ujar Guntur kepada awak media, Sabtu (13/11/2021).

Menurut Guntur, persoalan tersebut perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

"Bahkan diminta Kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah (SMKN 6 Kota Tangerang) yang menjual seragam kepada siswa-siswi, dan kalau terbukti harus diberikan sanksi yang tegas," tandasnya.

"Prinsipnya, sekolah negeri tidak boleh cari untung," sambung Guntur.

"Pungutan resmi harus memiliki dasar hukum. Sedangkan, pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan jahat," beber Guntur.

Menurut Guntur, dugaan praktik memperjualbelikan seragam sekolah ini menyangkut (masa depan) generasi anak bangsa, dimana seharusnya siswa-siswi dididik dengan baik. Bukan sebaliknya, siswa-siswi menjadi objek pungutan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya.

"Jadi, terkait permasalahan ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena itu kita akan melaporkan kepada penegak hukum dalam waktu dekat ini, yakni dengan aduan masyarakat," pungkasnya.

Sementara, terkait dugaan praktik jual-beli seragam sekolah tersebut awak media sudah beberapa beruaya mengkonfirmasi Kepala Sekolah (SMKN 6 Kota Tangerang), namun sayangnya hingga berita ini diturunkan Kepala Sekolah bersangkutan tidak pernah berada di sekolah.

Ironisnya lagi, awak media justru dihadapkan dengan seseorang yang menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terutama kepada wartawan, yang mana seseorang tersebut diketahui bernama Iwan yang ditugaskan sebagai Humas di SMKN 6 Kota Tangerang.

Baca juga:
Meski Telah Disorot Masyarakat, Pembangunan Turap Saluran Air Kelurahan Kedaung Wetan Tangerang yang Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Tetap Berjalan Mulus!

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Sobirin telah menegaskan, bahwa praktik jual beli seragam oleh pihak sekolah kepada peserta didik merupakan malaadministrasi dan pungutan liar (pungli), sebab hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010, yang pada intinya pemerintah melarang pihak sekolah menjual pakaian seragam maupun bahan seragam.

Selain itu, juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 45 Tahun 2014. Melalui Permendikbud ini pengadaan pakaian atau seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.

"Berdasarkan larangan yang ada, sekolah dan dinas terkait tidak bisa menjual seragam sekolah kepada siswa," tegas Sobirin di Depok, Jawa Barat, pada (9/9/2019) silam, seperti dikutip NusantaraPostOnline dari mediaindonesia.com.

Pada prinsipnya, Ombudsman RI mengingatkan seluruh kepala sekolah negeri untuk tidak memaksakan orangtua/wali untuk membeli seragam sekolah bagi putra-putrinya. Selain itu, para kepala sekolah sepatutnya memfokuskan diri terhadap layanan pembelajaran terhadap siswa-siswi.*[Rolis]

.Editor: Togab BB