Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Sofyan Djalil Ungkap Modus Licik Para Mafia Tanah. Begini Modusnya...

  

  
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

_____________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan keberadaan mafia tanah di tanah air masih terus merajalela.

Keberadaan para mafia tanah ini dianggap sebagai penyebab terjadinya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang marak terjadi.

"Mafia tanah saat ini masih merajalela. Hal tersebut terjadi salah satunya karena jaringan mereka yang luas. Oknum mafia tanah ini terjadi di semua lini maka ini yang sangat dijadikan perhatian dari Presiden Jokowi sehingga mafia tanah tidak boleh lagi merajalela," ujar Sofyan dalam keterangannya, seperti dikutip dari detik.com, Sabtu (6/11/2021).

Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan, bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan organisasi yang sangat besar.

Mantan menteri BUMN ini tak memungkiri jika ada dari pegawainya yang tak punya iman kuat yang imannya tidak kuat dan ingin cepat kaya, sehingga bekerja sama dengan mafia tanah.

"Jika diibaratkan seperti sebuah keranjang apel yang besar pasti ada satu atau dua yang busuk. Tugas kita ialah membuang apel yang busuk tersebut. Hal tersebut pun sama dengan pegawai yang bekerja sama dengan mafia tanah, harus ditindak tegas," tuturnya.

Baca juga:
Parah! Mafia Tanah Sudah Menggurita, Sofyan Djalil Akui Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah

Sofyan merinci beberapa modus para mafia tanah yang sering terjadi,  yaitu: melakukan pemalsuan dokumen (alas hak); pendudukan ilegal atau tanpa hak, mencari legalitas di pengendalian, rekayasa perkara; kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas; kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi: pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah; dan hilangnya warkah tanah.

"Hilangnya warkah ini merupakan modus dari oknum yang ada di Kementerian ATR/BPN, yang bekerja sama dengan mafia tanah. Jika ketahuan maka akan langsung saya pecat. Maka dari itu, saat ini kita perbaiki dengan menunjuk siapa yang menjaga warkah sehingga saat terjadi kehilangan maka kita akan tahu siapa yang akan dimintai pertanggung-jawabannya" tuturnya.

Sofyan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati jika akan menjual tanah atau rumah. Apabila mengetahui tanahnya dikuasai segera melaporkan ke berbagai pihak terkait. Hal tersebut penting dilakukan agar ruang gerak mafia tanah berkurang dan semakin sempit  karena sudah menjadi perhatian publik.

Pria kelahiran 23 September 1953 ini juga menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya membela masyarakat yang menjadi korban dari mafia tanah, mulai dari membentuk Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah, bekerja sama dengan penegak hukum kepolisian, serta berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya memberantas praktik mafia tanah.

Untuk diketahui, iistilah warkah berasal dari bahasa Belanda 'Waarmerkh' yang artinya 'Tanda'. Pengertian ini merujuk pada pengertian surat yang telah ditandai atau bukti bahwa telah diperiksa oleh pejabat yg berwenang. Oleh karena hukum yang dianut Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda maka istilah ini masih dipakai oleh Notaris dan PPAT yang dikenal dengan disebut 'Waarmerjking'.

Penggunaan istilah ini juga digunakan oleh Institusi pemerintah terutama oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun sesuai dengan kaidah bahasa namanya berubah menjadi Warkah.

Warkah merupakan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat tanah untuk sebidang tanah.

Secara yuridis, pengertian warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut, sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.*[Red]

Editor: Togab BB