Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Sebut 1.000 Warga Jakarta Barat Jadi Korban Mafia Tanah


Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua 

______________________________________________________
NusantaraPostOnline.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengungkapkan, warga-warga yang ditengarai jadi korban mafia tanah itu gagal untuk mengikuti program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau program sertifikasi tanah gratis, tanpa alasan yang jelas.

Padahal, para warga tersebut telah menduduki tanah tersebut puluhan tahun.

"Sudah banyak, ada yang sampai 30 tahun dan sebagainya," kata Inggard.

Politisi yang berhasil mencetak sejarah karena empat kali berturut-turut lolos ke DPRD DKI Jakarta dengan membawa tiga bendera partai yang berbeda itu mengaku bisa membawa 1.000 warga di Jakarta Barat yang jadi korban mafia tanah.

Pernyataan itu disampaikan Inggard di dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada Selasa (9/11/2021), ketika Dewan sedang meributkan usulan dana hibah Rp98,1 miliar ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022.

"Banyak di Kapuk, Rawa Buaya, Tambora, banyak. Hampir seluruh Jakarta Barat di 8 kecamatan ada semua (warga yang jadi korban mafia tanah)," papar Inggard, seperti dikutip KOMPAS.com, Rabu (10/11/2021).

Sebagian tanah yang diduduki masyarakat berpuluh tahun, sambung Inggard, tiba-tiba sudah ada sertifikatnya. Sehingga, PTSL yang diajukan masyarakat, ditolak.

"Ketika kami tanya ke BPN, kata Ingrad, kenapa sertifikat ini bisa muncul, tidak jelas penjelasannya," ujarnya.

Karena itu di tengah rapat Badan Anggaran DPRD Inggard mengkritisi dana hibah yang diusulkan sebesar Rp98,1 miliar untuk BPN DKI, selain karena masalah teknis seperti masalah nomenklatur anggaran.

"Kalau kita ditolak, alasannya bikin dong surat keterangan resmi penolakannya karena A, B, C, D, E, F, G," jelas Inggard.

Tak ayal, Inggard yang terpilih pada 2019 dari Dapil 9 Jakarta Barat itu pun mengungkapkan bahwa ia sependapat dengan pernyataan yang pernah dikemukaan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil terkait adanya oknum di BPN  yang ikut 'bermain' dengan mafia tanah.

"Jadi kan ada semacam permainan atau dinsinyalir, seperti yang dikatakan Menteri BPN, ada mafia tanah di BPN. Kami tidak menunjuk Lembaganya, tapi oknumnya," tutur Inggard.

"Kalau ada orang yang ternyata punya sertifikat (di atas tanah itu seperti klaim BPN), kenapa (tanahnya) tidak diurus, kok ditelantarkan? Kan itu mafia namanya," imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Sofyan Djalil mengakui adanya oknum pegawai BPN menjadi bagian dari mafia tanah.

”Jadi (oknum pegawai) BPN juga kalau orang mengatakan bagian dari mafia tanah saya akui betul,” kata Sofyan dalam diskusi virtual bertajuk ’Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan’, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (7/10/21).

Menurut Sofyan kasus pertanahan bisa dihindari apabila pegawai BPN tidak terlibat dalam operasi mafia tanah.

Baca juga:
Tiga Bangunan Gedung Mewah Diduga Langgar Izin, Fungsi Pengawasan Citata Kecamatan Gropet Jakbar Dipertanyakan Warga

Sofyan meyakini ketika mafia tanah bertemu pegawai BPN yang berintegritas maka tidak akan terjadi kasus tanah yang merugikan para warga pemilik tanah.

"Bagaimanapun kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat," tegas Sofyan.*[Red]

Editor: Togab BB